logo pt ambon baru

BerAKHLAK banggamelayani bangsa

   
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pe...

Lebih Lanjut
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Pengadilan Negeri Dobo menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai hal-hal ataupun keadaan yang ada d...

SMALL CLAIM COURT GUGATAN SEDERHANA
SMALL CLAIM COURT GUGATAN SEDERHANA
Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tid...

SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM
SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM
Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkunga...

Lebih Lanjut
POS LAYANAN BANTUAN HUKUM
POS LAYANAN BANTUAN HUKUM
Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-c...

Lebih Lanjut
Mendukung Fitur Aksesibilitas Bagi Pengguna Difabel
Mendukung Fitur Aksesibilitas Bagi Pengguna Difabel
Situs Pengadilan Negeri Dobo memiliki fitur aksesibilitas sesuai dengan WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras w...

Lebih Lanjut
Sesuai dengan SK No.08/SK/WKPN/02/2022 Menetapkan Bahwa Ketentuan Jam Kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Dobo adalah sebagai berikut : ( Hari Senin sampai Kamis = Jam Kerja : Pukul 08.00 s/d 16.30 WIT; Jam Istirahat : 12.00 s/d 13. 00 WIT ). ( Hari Jumat = Jam Kerja : Pukul 08.00 s/d 17.00 WIT; Jam Istirahat : 11.30 s/d 13. 00 WIT )
Cetak

Dasar Hukum / Regulasi Pengaduan

Ditulis oleh Super Admin on .

DASAR HUKUM PELAYANAN PENGADUAN

 Kecewa Dengan Kinerja Pengadilan ?

Adukan Permasalahan Anda !!

Pengaduan Anda dijamin Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya

Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.